Jokowi-Basuki Soal Tuntutan Warga Taman Burung

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak habis pikir dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah yang diminta oleh warga atas pembongkaran bangunan di Taman Burung Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Hah, Rp 2,5 miliar? Logikanya di mana?” kata Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (17/12/2013) sore.

Jokowi tidak berubah pendirian soal penegakan hukum kepada warga yang menyerobot tanah milik negara selama bertahun-tahun itu. Menurut dia, warga yang tinggal di sana bukan warga yang patuh hukum, melainkan penyerobot lahan negara. Jokowi menilai warga telah memetak tanah negara dan menyewakannya kepada warga lain.

“Coba saja cek, ada IMB-nya tidak, ada sertifikatnya tidak. Kalau warga murni kayak Pluit, Ria Rio, baru bisa. Kalau kita turuti mau warga, berarti kita ndak benar,” kata Jokowi.

Jokowi meminta penegakan hukum yang dilakukan tidak dikaitkan dengan alasan kemanusiaan. Menurut dia, jika Pemerintah Provinsi DKI memberi uang ganti rugi atas nama kemanusiaan bagi para pelanggar aturan, maka hal itu dapat memicu pelanggaran di lahan negara yang diduduki warga lain.

Sampai saat ini, sebagian warga masih bertahan di Taman Burung Waduk Pluit meskipun tempat tinggal mereka telah diratakan dengan tanah pada Kamis pekan lalu. Warga menolak tawaran pindah ke rumah susun dan tetap menuntut ganti rugi.

Ali (38), warga setempat, meminta ganti rugi atas biaya yang ia keluarkan untuk membangun 10 rumah permanen senilai Rp 4 miliar. Pengusaha pelelangan ikan itu berharap Pemprov DKI memberikan ganti rugi minimal separuh dari biaya yang ia keluarkan. Tuntutan ganti rugi juga disampaikan oleh warga lain, tetapi tidak sampai menyebut nominal.[Kompas.com]

Basuki Ingin “Kerjain” Provokator Warga Taman Burung Pluit

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga ada oknum yang sengaja menempatkan warga-warga miskin untuk mempertahankan lahan di Taman Burung Waduk Pluit, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan agar bangunan-bangunan di sana tidak dibongkar Pemprov DKI.

Basuki mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI akan menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui asal-usul warga maupun oknum yang diduga menjadi provokator tersebut. “Nanti ketahuan kalau orang upahan, mereka tidak akan tahan lama. Kecuali kalau ideologi kamu itu mau mati di tempat, biarin aja dulu kita kerjain,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/12/2013).

Menurut Basuki, sejak setahun lalu Pemprov DKI telah memperingatkan warga di sana untuk pindah. Oleh karena itu, seharusnya warga Waduk Pluit sudah mempersiapkan diri untuk pindah ke rusun yang telah disediakan. Namun, yang terjadi tidak demikian. Selain menolak pembongkaran, warga juga meminta ganti rugi hingga Rp 1 miliar. Mereka yang meminta ganti rugi, kata Basuki, hanya ingin mencari uang tambahan.

“Itu konyol aja. Kalau begitu, besok saya bangun rumah di depan Balaikota, mumpung saya Wagub. Nanti kalau saya sudah enggak di sini (Balaikota), saya minta ganti Rp 10 miliar, lumayan buat pensiun,” kata Basuki.

Hari ini warga Taman Burung Waduk Pluit, Penjaringan, melakukan pertemuan dengan perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Warga tetap memilih bertahan di tenda-tenda yang didirikan di jalan. Mereka menuntut ganti rugi atas bangunan mereka yang sudah diratakan dengan tanah.

Saat ini warga bertahan di tenda-tenda seadanya. Sebagian warga juga tinggal di masjid,  satu-satunya bangunan yang belum dirobohkan. Mereka menunggu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki untuk berdialog tentang nasib mereka. [Kompas.com]