Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan akan menindak tegas Kopaja AC yang melintasi jalur bus Transjakarta apabila masih menggunakan sistem setoran. Ahok mengatakan seharusnya bus Kopaja AC bersistem setoran sudah tidak boleh melintasi busway.
“Bukan undang-undang yang mengatur, tapi memang selain Transjakarta tidak bisa melintasi jalur busway,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 25 Februari 2014. “Tapi kalau Kopaja AC lewat jalur busway masih pakai setoran itu tidak boleh, harusnya ditilang.”
Sebelumnya, dua sopir Kopaja AC P-20 jurusan Senen-Lebak Bulus berkelahi di ruas buswayd di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan. Kedua sopir ini diduga berkelahi karena berebut penumpang.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Kopaja Nanang Basuki membantah bahwa pertikaian itu terkait dengan masalah rebutan penumpang dan setoran. Menurut dia, pertikaian yang terjadi tak lebih dari masalah pribadi antarkedua sopir itu.
Nanang mengaku izin Kopaja AC sudah diberikan Dinas Perhubungan DKI. Mengenai setoran, dia menyatakan sistem itu masih harus diterapkan karena pihaknya belum mendapat subsidi dari pemerintah DKI.[Tempo.co]
Yth bapak ahok tolong perhatikan guru Agama Kristen di Jakarta sertivikasinya ada yg belum cair dua Tahun,, satu Tahun ada yg enam bulan terakhir ada yg 3 bulan. Hal ini dipersulit juga arogansi ade Eli sebagai Pembimas yang menetapkan Guru PAk harus mengumpulkan 28 item berkas mengajar yang sangat memberatkan hampir 300 halaman padahal 28 item itu syarat kenaikan golongan. Menpen pencairan sertivikasi hanya 4 syaratnya, di tambah oleh pembimas kristen 24 item. Adeeli naik jadi pejabat juga kotor memgkudeta Pejabat yg masih menjabat secara structure adeeli tidak layak menjabat sebab dia hanya penyuluh gereja dia naik kotor akhirnya begitu jahat sekarang menyusahkan guru PAK tolong bapak Ahok turun selamatkan guru2 agama Kristen yg sudah menjerit karena ULAh pejabat jahat.
kalau swasta trus minta subsidi pegawainya dari pemda yah rada aneh, bagus tuh PPD alias damri dan tuh TJ yang milik pemerintah aja sekalian di subsidi habis trus diperbanyak busnya dan semua yang gak sanggup gaji pegawainya dan minta subsidi dari pemerintah rekrut dan training sopirnya jadi pegawai bus milik pemerintah dgn kontrak kerja yang ketat dan tegas, pecat bila tak becus kerja dan tak disiplin, manja banget neh swasta semua minta di subsidi pemerintah, waktu untung bayar pajak tak mau penuh ke pemerintah, pantesan tak maju2 neh negara
kalo sistem setoran rasanya sangat berbahaya bagi penumpang dan pengemudi lainnya karena mereka akan saling menyalip dan ugal-ugalan dijalanan. mendingan memang sistem setoran ini sudah waktunya dihapuskan. mereka harus dididik kecepatan maksimum dijalan raya itu berapa km/jam. kalo ada yg ngebut ditilang saja. dan juga sistem setoran ini juga membuat mereka suka ngetem disembarangan tempat dan membuat macet misalnya saja dijalan perempatan grogol-latumenten .
Keputusan mengenai kebijakan busway dan transport turunannya ada ditangan Gubernur, tegas sedikit napa? Kejadian begini masih bisa terjadi, jangan lebay ahhh…tegas saja dilarang atau biarkan mereka lewat….
yg tegas pak Jokowi, anda didukung rakyat..
terkadang bisul harus ‘pecah’ baru bisa sembuh, gak bisa menyenangkan semua pihak , pak…tegas saja sesuai konstitusi dan amanat rakyat waras. Sudah lewat setahun, masa himbauan sdh lewat.
Apakah identitas sopir2 KOPAJA sdh terdata dalam system komputer, lengkap dgn foto nya? Jadi mudah melakukan pengecekan pak di lapangan, software nya mudah koq.
Identitas sopir, foto dan data diri harus terpasang di dalam bus dan mudah dibaca penumpang. Kalo perlu ada nomor I.D sopir, dan di web KOPAJA ada reward n punishment, penumpang bisa masuk ke web Kopaja dan memberikan point reward untuk ID sopir yg berkelakuan baik. Atau nilai buruk, untuk yg ugal2an…Dgn identitas penumpang yg jelas.
Nah penumpang yg rajin memberi penilaian, mendapat point juga, diakumulasi untuk mendapatkan voucher misalnya..
Jika akumulasi nya baik, ada reward nya, jika buruk, ada punishment nya.
Nanti akan terbangun system yg baik untuk proses evaluasi.
Ciri-ciri korupsi, semua data sengaja dibikin kabur, terus teriak kecolongan…ah lebay banget…berita jijay..
Saya mau melaporkan bahwa bus Kopaja P-20 benar-benar masih menggunakan sistem setoran, dan ini kejadian per tanggal 30 Juli 2015.
Hari itu saya menumpang Kopaja P-20 AC Nopol B-7434-NP dari halte Jatipadang sekitar pk.18.30 dan hendak turun di GOR Sumantri. Sejak dari halte Warungjati, sopir sudah ngebut dan nyetir dengan kasar, tapi tidak ada yg protes.
Sampai di perempatan Mampang-Tendean, sopir menyalip dari kiri bus TransJakarta di depannya dgn keluar jalur busway,lalu menikung menyalip masuk lagi jalur busway dengan cepat agar melewati bus P20 lain yang dianggap saingannya.
Karena sudah sangat membahayakan penumpang, saya, seorang perempuan, menegur sopir agar tidak ugal-ugalan. Saya dibentak balik oleh sopir yang bilang bahwa “Saya harus ‘ngejar setoran Bu, kalau ibu tidak suka, silahkan turun saja, ambil kembali uang ibu!” -ini terjadi antara halte Kuningan Timur dan Depkes.
Karena bertengkar cukup sengit, sopir tsb mengusir saya turun dan dipaksa naik bus berikutnya sambil terus marah-marah dan menyuruh uang saya dikembalikan.
Karena takut saya akan dipaksa turun dengan kekerasan(atau penggunaan kekerasan dan senjata tajam), saya akhirnya turun di tengah jalan dan naik bus berikutnya, P-20 AC juga, yang ternyata tidak berhenti di halte GOR Sumantri, dan berhenti seenaknya sebelum halte Setiabudi dan lagi2 menyuruh saya turun di tengah jalan, di lalu lintas yang padat.
Pak Ahok, mohon pelakunya ditindak, dan Kopaja diperingatkan keras, karena ini mengurangi niat masyarakat menggunakan kendaraan publik, dan menampakkan wajah Jakarta yang brutal.
Walaupun sudah ber-AC dan katanya sdh tidak pakai sistem setoran, kenyataannya para sopir P-20 AC ini masih bermental barbar di jalanan.
Ini mungkin pengaduan ke-1000 kalinya ttg Kopaja AC P-20 yg ugal-ugalan, karena sudah banyak pengaduan serupa. Sudah saatnya mereka dihukum dan izinnya ditinjau lagi pengemudinya karena sangat tidak layak beroperasi – mengancam perempuan dan memaksa turun adalah kelakuan barbar yang tidak bisa saya terima dari pelayanan publik yang saya harap membaik di masa pemerintahan Pak Ahok.