Berharap Sinergi Lebih Baik dengan Pusat

Ahok.Org –  Tahun ini, kemungkinan besar pergantian pimpinan di pemerintah provinsi DKI Jakarta akan terjadi. Pasca pernyataan kesediaan gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sejumlah spekulasi bermunculan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan tidak akan ada dampak negatif terkait dinamika itu. Basuki yakin sinergi antara pemeirntah pusat dan Pemprov DKI akan menjadi lebih baik. Selama ini, urusan sinergi selalu menjadi kerikil tajam dalam penanganan sejumlah masalah di Ibu Kota.

Bagaimana pandangan dan sikap Basuki Tjahaja Purnama menangkap dinamika politik tersebut. Ikut petikan wawancara Basuki dengan Kompas, Senin (17/3), di sela-sela kegiatannya yang padat.

Apa yang akan terjadi jika Gubernur DKI Jakarta terpilih menjadi Presiden?
Saya yakin tidak akan ada guncangan apapun. Selama satu setengah tahun bekerja dengan beliau, banyak hal yang perlu dilanjutkan. Selama ini, pusat (pemerintahan) kan kurang memperhatikan persoalan Ibu Kota, beda dengan mantan Presiden RI Soekarno dulu. Banyak hal yang diperbuat untuk Jakarta.

Dalam beberapa hal saya kehilangan (dengan keputusan Jokowi). Namun, di sisi lain saya justru yakin akan mendapat dukungan lebih besar jika langkah itu memastikan Pak Jokowi menjadi Presiden. Saya yakin beliau tidak ingin melihat Jakarta hancur. Sebab, kepergiannya untuk menyelesaikan masalah nasional, sekaligus masalah Jakarta.

Siapa yang bisa menggantikan perannya ketika Anda menjadi Gubernur DKI?
Sesuai konstitusi, jika gubernur resmi terpilih sebagai presiden, wakil gubernur yang akna menjadi gubernur. Ada beberapa orang yang mirip kerjanya seperti Pak Jokowi, salah satunya adalah Djarot Syaiful Hidayat, mantan Wali Kota Blitar (2005-2010). Kinerja Djator saya lihat bagus, suka turun ke bawah. Kami juga sedang mengusulkan pejabat yang menduduki kursi sekretaris daerah. Pejabat ini harus mampu melakukan negosiasi dengan masyarakat menangani persoalan Ibukota.

Mengapa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI dibiarkan begitu lama tidak diisi pejabat definitif, padahal perannya penting?
Selama ini peran sekda definitif saya jalankan. Jika wakil gubenrur menjalankan tugas gubernur, mau tidak mau harus segera dipilih sekda definitif. Selama ini saya yang menjalankan fungsi sekda definitif. Saya mengoordinasikan pertemuan dengan seluruh satuan kerja perangkat dinas. Peran ini yang harus dijalankan sekda terpilih nanti.

Bagaimana program yang sudah dijalankan sebelumnya, apakah akan dilanjutkan?
Saya akan melanjutkan program yang ada sesuai visi misi di awal jabatan. Dalam hal penanganan banjir, penataan Waduk Pluit kami teruskan. Penataan waduk seperti ini ternyatan efektif menangani banjir lokal ketika hujan turun. Sejalan dengan program ini, kami melengkapi pompa air baru dan membangun long storage (tempat penyimpanan air berbentuk kanal) dengan kedalaman 7 meter. Sekarang belum sempurna, kami perlu menyelesaikan.

Soal transportasi, pengelolaan transjakarta dan bus sedang ke depan akan diserahkan semua ke PT Transjakarta. Program peningkatan jadwal kedatangan bus transjakarta akan diperpendek. Paling tidak seperti yang diterapkan di Koridor I Blok M-Kota, sekarang jadwal kedatangan bus sudah 1,5 menit sekali di setiap halte.

Kami juga akan menghidupkan 153 pasar tradisional. Survei kami menyebutkan orang datang ke pasar tradisional 28 kali dalam satu bulan. Sementara orang pergi ke supermarket hanya dua kali dalam satu bulan. Tahun ini kami membangun lima superblok yang terintegrasi dengan pasar tradisional.

Sektor kebersihan kota, kami mewajibkan swasta ikut menangani sampah. Mereka harus membayar tipping fee sendiri. Mereka harus memberi subsidi pengelolaan sampah sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Sementara pengangkutan sampah tidak lagi dengan sewa truk per jam ke swasta, tetapi sewa truk kami berlakukan per ritase. Alat berat kami sediakan unutk mengangkat sampah ke truk pengangkut. Kami akan selalu mengontrol kinerja alat berat setiap saat melalui perangkat digital.

Di bidang kesehatan, kami akan menaikkan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. Caranya dengan melengkapi fasilitas kesehatan dan SDM yang kompeten. Semua yang dilakukan Pak Jokowi sudah benar, memindahkan perkantoran, menggabungkan sejumlah sekolah hingga 40 lantai, penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, dan program peningkatan pajak.

Dari semua program itu, mana yang dianggap prioritas?
Prioritas kami memabngun rusunawa dalam konsep superblok. Pembangunan ini bisa menyelesaikan sejumlah persoalan lain. Relokasi warga ke rusunawa mendorong pedagang kaki lima masuk sehingga okupasi jalan raya menjadi berkurang. Begitu pula dengan relokasi warga dari pinggir sungai, berdampak pada kondisi sungai yang bersih.

Dari proyek normalisasi sungai, kami bisa membangun jalan baru seperti yang sudah berjalan di Kali Sentiong. Anda bisa lihat kondisi di sana (sambil menunjukkan foto normalisasi Kali Sentiong). Jalan itu yang kemudian berfungsi menjadi jalan inspeksi.

Jika program seperti ini diteruskan dari Manggarai sampai Kali Angke misalnya, kami bisa membangun jalan baru di tepi kanal sepanjang itu. Kuncinya membangun superblok dahulu, baru menyentuh persoalan lain.

Bagaimana konsep pengembangan ekonomi Ibukota?
Kami sudah meminta Badan Pusat Statistik melakukan survei. Survei ini terkait dengan tingkat kerawanan sosial yang terkait dengan persoalan ekonomi dan tingkat kepuasan atas pelayanan publik. Hasilnya, ada sepuluh kelurahan yang rawan persoalan sosial. Di wilayah-wilayah ini kami akan menangani secara khusus. Pemetaan seperti ini menjadi dasar arah pengembangan ekonomi ke depan.

Ke depan, kami ingin pemerintah ikut berperan dalam mengontrol harga pangan di pasar. Kami sedang mebangun Terminal Agrobisnis di Lampung dan akan kami lanjutkan  di Karawang, Jawa Barat. Terminal ini menjadi pusat distribusi pangan ke 153 pasar tradisional di Jakarta. Selain memangkas jalur distribusi, kami bisa mengontrol harga ke tingkat pedagang. Harapannya laju inflasi Ibukota bisa dikendalikan.

Dalam cara berkomunikasi, apakah anda akan meniru cara Jokowi?
Blusukan tidak perlu setiap hari sebab ada perangkat memonitor kondisi di lapangan. Saya perlu turun ketika kondisi memang membutuhkan untuk itu. Saya akan beri penghargaan kepada pegawai di tingkat bawah yang benar-benar bekerja. Saya akan menemui mereka, bisa pagi, siang, atau malam, untuk memberi motivasi dan penghargaan.

Soal gaya saya yang terkesan marah-marah, hal itu tidak perlu ada lagi. Bagi saya sederhana saja, mereka yang menduduki tanah negara, kami tinggal melaporkan polisi karena menyerobot tanah negara. Saya baru akan mencabut tuntutan hukum jika mereka bersedia tinggal di rumah susun sewa.

Bagi pejabat yang tidak benar kerjanya, tidak perlu panjang lebar, cukup kami ganti dengan pejabat lain, buat apa marah-marah lagi. Jadi selama ini saya dan Pak Jokowi menyiapkan semua itu untuk ke depan.[Kompas]