Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menjamin tempat untuk berdagang bagi warga luar Jakarta secara terus-menerus. Menurut dia, penyediaan lahan hanya akan membuat semakin banyak warga luar Jakarta yang datang ke Jakarta untuk mengadu nasib sebagai pedagang kaki lima (PKL).
Hal itu disampaikannya menanggapi perilaku PKL di kawasan Tugu Monumen Nasional yang sering masuk dan berjualan di dalam pagar, terutama pada hari libur. Padahal, sesuai peraturan yang ada, kawasan di dalam pagar Tugu Monas tidak boleh digunakan untuk tempat kegiatan jual beli.
“Kalau Anda punya konsep seperti itu, mari kita sama-sama dagang di Bundaran HI. Terus nanti tinggal paksa saja pengelola Grand Indonesia untuk menyediakan tempat untuk Anda. Begitu nanti disediakan tempat, apakah tidak ada lagi yang datang? Tetap ada!” tegas Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (22/4/2014).
Selain itu, Basuki juga meminta warga, terutama pengunjung Monas, untuk ikut serta mendukung pemerintah dalam upaya menertibkan PKL di kawasan tersebut. Adapun caranya adalah dengan tidak membeli barang yang dijual oleh PKL. Apalagi, ujarnya, para PKL Monas sendiri telah disediakan tempat khusus, yakni di Lapangan IRTI yang letaknya relatif dekat dari monumen bersejarah tersebut.
“Ini hukum dagang. Kalau tidak ada yang beli, tidak akan ada yang dagang. Kalau ada yang beli, maka yang dagang akan datang lebih banyak, butuh tempat lagi. Mau disediakan tempat di mana lagi?” ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.
Menanggapi dugaan adanya oknum aparat keamanan yang menjadi beking para PKL, Basuki berujar bahwa mengurus Jakarta jauh lebih mudah jika menjadi presiden RI. “Kalau ada oknum aparat, semua aparat di bawah presiden. Jadi kalau mau total, memang lebih gampang jadi presiden dibanding gubernur. Kalau mau menata Jakarta, lebih gampang jadi presiden daripada jadi gubernur,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 25, kawasan Monas harus steril dari kegiatan jual beli. Peraturan tersebut dikeluarkan saat era Gubernur Sutiyoso, tak lama setelah ia membangun pagar yang memutari Monas. Adapun lokasi yang diperkenankan untuk berdagang adalah di area Lapangan IRTI, yang terletak tak jauh dari area parkir kendaraan. [Kompas.com]
Pak JB
Hati2 musim kampanye
ke 1.
Jangan sampai ada yg sengaja mengirim PKL dr luar u mengacaukan Jakarta
ke2
Denda juga pembelinya
ke3
Penertiban dan pengawasan harus dilakukan setiap hari
Lurah dan Camat yg tidak mampu menertibkan diganti saja
Gd luck
ke 3
Iya pak Ahok.
Tolong bapak doakan saja agar pak Jokowi jadi presiden, nanti pak Jokowi akan membackup dan mendukung penuh semua program pak Ahok sebagai Gubernur DKI
Ingat pak Ahok bahwa Gubernur DKI kan RI 3 pak.
Memang keterlaluan para PKL yang note bone datang dari luar jakarta.Datang buka gerobak dagangan di kaki5 bayar satpol PP per hari 5 ribu+1 bungkus rokok.1 bulan kemudian disamping gerobaknya ditambahkan bangku2 panjang.Setelah 2 bulan disamping gerobaknya sudah ditempelkan dinding2 triplek jadilah ruangan untuk tidur dan disisi luar gerobak sudah menjadi dapur untuk memasak dan cuci/mandi.Untuk buang sampah/buang hajat mereka tinggal buang kedalam selokan,jadilah sebuah rumah mini dan mereka siap untuk beranak pinak disana.Lengkaplah derita wajah ibukota dengan didatangi para PKL dari luar Jakarta.
Sebagai Wagub DKI Jakarta anda sudah diwakafkan oleh Gerindra, jadi tidak tepengaruh samaa waktu kampanye pilpres sekalipun, segera laksanakan pelanggar tipiring boleh dipidanakan dan didenda…bersihkan Monas, dari gerobak dan asongan
Betul Pak Ahok. mengurus jakarta jauh lebih mudah jika menjadi presiden RI. trus stelah jadi presiden RI, bilang jauh lebih mudah urus Indonesia jika menjadi Tuhan. hehehehee….. semuanya ” jika ” ya pak ?! 😛 kalo nga sanggup mimpin, ya sudah.. lengser aja to pak dari jabatan. biar rakyat pilih pemimpin yang jauh lebih mampu dan kompeten dari sebelumnya. gitu aja kok repot sih ?! 🙂
–
Bu Risma dari Surabaya nga perlu berandai dan berjika jadi presiden, sanggup tuh urus wilayahnya dengan sangat baik. dapet banyak penghargaan lagi atas prestasi kerjanya. apa pemimpin DKI Jakarta secara tersirat menyatakan kalah bersaing prestasi kerja dengan Surabaya gitu ?! heheheee….