Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta akan meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kantor kelurahan di DKI. DKI pun akan mengubah konsep Camat dan Lurah menjadi manajer wilayah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat membuka acara “Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” di Balai Agung, Selasa (22/4).
“Kami mau ubah konsep lurah dan camat menjadi manajer wilayah. Sekarang ada kekacauan, UU nomor 32 sudah mengamanatkan camlat dan lurah sebagai unit kerja, tetapi sekarang ini mereka masih seperti kepala pemerintahan,” kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan, para lurah dan camat harus bekerja seperti manajer-manajer di perumahan. Dengan demikian mereka bisa mengawasi lingkungan di wilayah yang dipimpinnya, seperti taman dan fasilitas umum lainnya di kelurahan atau kecamatan.
Basuki juga mengungkapkan, setelah dirinya dan Joko Widodo (Jokowi) memimpin Jakarta selama 1,5 tahun, ia meyakini 80 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI akan mengikuti hal ini. Dengan demikian, harapan agar seluruh kantor camat dan lurah menjadi kantor PTSP akan terlaksana.
“Kami sudah 1,5 tahun di DKI, kami yakin PNS DKI 80 persen mau baik, yang tidak baik 10-20 persen, yang tidak bekerja 30 persen. Kami yakin yang ikut kami banyak. Kami ingin, semua kantor camat lurah adala PTSP. Bukan cuma counter-nya seperti bank, tapi pelayanannya juga,” katanya.
Basuki juga meyakini di bulan Juni nanti seluruh PTSP di kantor lurah dan camat itu bisa terlaksana. Nantinya, pelimpahan unit kerja kepada camat dan lurah juga akan diperkuat. Hal itu juga dilakukan berdasarkan hasil tes para pejabat eselon III dan IV.
“Juni kita mau hasil tes, kantor lurah adalah PTS. Juni bisa karena sistem bisa. Intinya motong jalur calo. Kita bentuk pasukan calo dalam tanda kutip,” ujarnya.
Saat ini, kata Basuki, pelimpahan unit kerja di setiap daerah sama, padahal masalah di setiap wilayah itu berbeda-beda. Sebab belum banyak orang yang mengetahui substansi UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Bahkan ia juga berseloroh agar camat lurah di Indonesia ditiadakan saja, sebab mereka bekerja untuk pelayanan. Namun, hal tersebut tidak dapat terjadi, karena camat dan lurah memiliki fungsi sebagai pamong.
“Semuanya adalah unit kerja dan PTSP. Camat lurah fungsinya adalah sebagai kepala PTSP. Kebijakan pelayanan publik, inovasinya harus kita duduk bicarakan,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu.
PTSP menurutnya angat dibutuhkan DKI untuk menyongsong masyarakat ekonomi Asia Tenggara dan perdagangan bebas (AFTA) tahun 2015 mendatang. Sebab dengan PTSP yang kuat, untuk menghadapi kedua hal tersebut Jakarta akan mampu dan setara dengan kota-kota besar lainnya di Asia Tenggara. [Beritasatu.com]
Pak JB
di Negara maju Lurah Camat tidak ada
sebab system sudah berjalan
Di Jakarta
Kl System sudah berjalan Keluarahan tidak perlu
sebab Lurah kan intinya bagi masyarakat u Buat KTP dan Ket Domisili
Kalau dapat dilakukan dengan system Kiosk
maka tidak perlu ;lagi Keluarahan
Menghabiskan anggran
Make sure supya jalan dan dijalankan:
Puskesmas Jalan
PTSP numpang di Bank Bank sebagai CSR
Surat Ket domisili Perusahaan juga dirubah jangan 1 tahun sekali harus diperpanjang ,hanya harus buat baru kalau alamat perusahaannya pindah
Jd apa yg bisa dipermudah dipermudah
Saran saya buat kemajuan Jakarta
#1) Beberapa kecamatan di merge saja biar gampang managenya. Idealnya Jakarta hanya punya maksimal 50 kecamatan saja. Jadi di Jakarta Selatan hanya ada 10 kecamatan, di Jakarta Barat hanya ada 10 kecamatan, di Jakarta Pusat hanya ada 10 kecamatan, di Jakarta Utara hanya ada 10 kecamatan dan di Jakarta Timur hanya ada 10 kecamatan.
Jumlah kecamatan di Jakarta sekarang kan ada +/- 200 kecamatan. Ini terlalu banyak dan terlalu memakan biaya untuk gaji camat, lurah, rt, rw.
#2) Pak Jokowi dan pak Ahok harus mutasi 50% – 70% PNS untuk kerja di lapangan misal untuk menjaga kebersihan dan keamanan taman dan fasilitas umum, bukan hanya duduk manis di kantor saja.
#3) Ganti aja 5 walikota, semua kepala dinas, sekda, plt sekda, deputi gubernur dg orang2 yang lebih cakap di bidangnya karena 99% dari mereka semua menganut sistem ABS (Asal Bapak Senang). Dibuat beauty kontes aja di televisi nasional untuk merekrut penggantinya.
#4) Terapkan hukuman mati penggal kepala dan sita semua aset dan hartanya untuk semua bentuk kejahatan di DKI misal jambret, copet, maling, rampok, pembunuh, koruptor, preman, tukang pukul, penodong, pemerkosa, pelaku homoseksual seperti di JIS, bandar narkoba, pelaku aborsi.
#5) Bangun fasilitas banyak umum seperti Hutan Kota, Sungai Kota, Pantai Kota, Ladang Kota, Sawah Kota, Taman Kota, Stadion Kota di DKI
Jangan cuma sebatas wacana, tanpa action…
Soal CCTV kelurahan,kecamatan dan walikota apa sudah terpasang??? Udah kelamaan tuh…
Trus management traffic pt.TransJakarta cuma sebatas terima hibah duit APBD doang, mana action nambah bus dan tepat jadwal 15menit datang di halte…cuma omong kozong
Setuju, wacana bagus tanpa realitas???
Tampaknya sedang membuat mimpi2 yang indah.
Jangan terlalu lama bermimpi, masyarakat sudah jenuh dengan janji2. Jangan menyalahkan bawahan saja, ganti jika perlu!!!
mengganti bawahan tdk seperti membalikkan telapak tangan.. lagi pula terbatas PNS.. sepertinya rata2 pns tidak sebagus yg bkn pns
sebenarnya bukan salah pak jokowi dan pak ahok secara langsung juga… beliau berdua, byk yg diurusin. krn byk bawahan yg tdk bekerja dengan benar.. jadi memang harus memilih bawahan yg bagus
camat dan lurah tidak pernah kelihatan batang hidung nya. kalau ke kantor nya, sering kali tertulis pak camat tidak berada di tempat.
Hanya lurah Susan saja yang benar2 bisa bekerja.
camat seperti kepala cabang di bank..lurah seperti kepala kantor cabang pembantu ya pak
Kemendagri kelihatan kurang setuju noh…setelah Jokowi jadi Presiden prioritas Kementrian ini direformasi dari atas sampai bawah…
percuma pak… lurah camat gak ada yg bener… liat aja pak.. masuk kanto kecamatan aja, YANG KATANYA KANTOR PELAYANAN PUBLIK, masak kita dipalakin uang parkir????? apa itu ada aturannya?? lalu, mau ambil PBB di kelurahan.. dipancing2 biar kita ngasih uang ke mereka yg ambil….
Kecamatan d Jakarta kurleb ada 200 ????? Data tahun berapa tuh
Semoga Inovasi Bapa Ahok dapat terealisasi sehingga pelayanan publik menjadi prima. kepuasaan masyarakat diutamakan. Bravo Bapa Ahok