Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, seharusnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah sebuah kementerian.
Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, kementerian yang paling ideal untuk membawa Polri adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Di bawah kementerian normalnya, harusnya sih di bawah Mendagri. Tapi polisinya mau apa enggak? Tentara saja di bawah kementerian. Kalau struktur sipil harusnya seperti itu,” katanya, di Balaikota Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Ahok berpendapat, penempatan Polri di bawah Kemendagri akan membuat korps baju coklat itu lebih mudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, Ahok menilai, apabila Polri berada di bawah Kemendagri, maka nantinya harus ada pemisahan antara kepolisian nasional dan kepolisian daerah, seperti sistem yang dijalankan di Amerika Serikat.
“Kalau di luar negeri kan ada sheriff, polisi negara bagian, atau federal. Kalau mau mengarah ke situ (polisi di bawah Kemendari), berarti selain polisi nasional, harus ada polisi di daerah lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Ahok sempat menilai kewenangan yang saat ini dimiliki oleh Polri terlampau besar. Sebab, satu-satunya yang dapat mengontrol Polri hanyalah lembaga kepresidenan.
Hal itu disampaikannya di depan sekelompok ibu-ibu dari Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), Selasa (24/6/2014), yang mendatangi Balaikota Jakarta untuk menyampaikan keluhan mengenai investasi bodong yang dilakukan GTIS.
Kelompok tersebut mengaku datang ke Balaikota karena merasa perkembangan penyelidikan kasus investasi bodong GTIS yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tak menunjukkan perkembangan.
“Saya tidak bisa bantu ibu kalau urusannya sama polisi. Saya tidak bisa mengatur polisi karena polisi itu paling hebat di Indonesia, sebab dia hanya di bawah presiden,” jelas Ahok.
Salah seorang ibu yang tampak membawa anak langsung menyampaikan bahwa selain di Bareskrim, mereka juga telah mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk melaporkan kasus yang sama.
Namun, lagi-lagi Ahok menegaskan bahwa kedudukan Kapolda Metro Jaya tidak berada di bawah Gubernur DKI Jakarta. [Kompas.com]
PAK BASUKI DAN JOKOWI
PRINSIP2 DASARNYA HARUS DIPENUHI DULU,KL TIDAK MAKA DIPUTER PUTER KEMANAPUN HASILNYA AKAN SAMA
YAITU:
1.
POLRI ,TNI ,JAKSA DAN HAKIM HARUS SEJAHTERA
SPT NEGARA MAJU,KRN KITA KAN MAU TIRU NEGARA MAJU ,JD STANDARDNYA NEGARA MAJU
2.
PRESIDEN
A.HARUS DIYAKINI OLEH RAKYAT TERPILIH DENGAN JUJUR
B.TIDAK BERBAU KORUPSI
C.PROBLEM SOLVER
D,DEKAT DENGAN RAKYAT
E.SEDERHANA
SEHINGGA TIMBUL KEWIBAWAAN BAIK KE RAKYAT MAUPUN KE INSTITUSI 2 DIBAWAHNYA
3.
BAGI RAKYAT SEDERHANA
MAU POLISI DISAMPING PRESIDEN
MAU KANTORNYA DI ISTANA
MAU DIBAWA MANA PUN ATAU DIATAS MANAPUN GAK MASALAH
RAKYAT MAU TAHUNYA ORIENTASI HASIL
CITRA POLRI HARUS BAIK
Setuju dengan pendapat Pa.ahok
prioritas : karakter n mindset yg benar.
.
sejahtera memang salah satu sasaran!! tapi bukan menjadi faktor utk terujudnya kebenaran!! toch ada pejuang kemerdekaan yg pakai bambu runcing, tanpa seragam, kaki telanjang, senjata api sitaan dipakai bergiliran!! tak tahu makan berikutnya dapat dari mana!! kalau faktor sejahtera jadi alasan utk tegaknya kebenaran, maka kita akan masuk dalam kabut kelam kekacauan telur n ayam.
.
analog dng program menyumbat kebocoran, tapi siapa yg melakukan?? kalau pelaksanaannya diserahkan ke para “begal”, “garong”, “pengemplang pajak”, “penyamun” n “pemalsu” maka “menyumbat” kebocoran dipastikan akan sangat “berhasil”. (dan biarlah anak-cucu kelak yg memperbaiki n menilai kepandiran kita).
.
kembali, terutama di manusianya. maka karakter n mindset kita seperti apa, menjadi sangat penting. –> memang, revolusi mental kita perlukan!!! n merupakan sebuah keniscayaan!!!
.
salam,
Dibawah Kemendagri yg benernya…
Setuju sekali Pak!!! Coba lihat contoh negara2 sipil yang madani. Bapak memberi contoh USA (USA contoh yg kompleks pak, namun pada hakikatnya, polisi dikelola pemerintah lokal — provinsi, kabupaten, kotamadya, dll, dan ada juga yang federal). Negara tetangga kita, Singapore, juga polisinya dibawah ‘Ministry of Home Affairs’, menteri dalam negri. Ini yg lebih mudah dicerna.
Mudah2an ada gerakan di pemerintah pusat untuk perubahan ke arah ini. Kapan ya pak??
Menurut hemat saya.
Polisi dan TNI harus di bawah masing-masing Gubernur di setiap provinsi.