“Lebih Baik Saya Tidak Jadi Gubernur dari pada Biayai Ormas”

Ahok.Org – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama bersepakat untuk tidak lagi membiayai organisasi masyarakat (ormas) dalam pos anggaran hibah dan bansos APBD.

“Kami sudah sepakat tak mau lagi biayai ormas hanya demi untuk mendukung kami. Saya lebih baik tidak terpilih (jadi Gubernur) kembali, daripada harus membiayai (ormas),” kata Basuki, di depan para anggota babinsa dan babinkamtibmas, di GOR Sooemantri Brodjonegoro, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Menurut Basuki, ia lebih memilih untuk mendekatkan diri kepada warga Jakarta daripada terus memberikan hibah dan bansos kepada ormas, demi langgengnya sebuah jabatan. Yang terpenting bagi seorang pemimpin, lanjut dia, adalah bisa mengajak warganya patuh terhadap konstitusi yang berlaku.

“Saya harap DPRD juga setuju dengan (usulan) saya. Mereka tidak pakai boikot-boikotan lagi,” kata Basuki.

Dalam kesempatan itu, Basuki juga menyatakan apresiasinya terhadap personel TNI/Polri dalam membuat Jakarta kondusif. Selain itu, lanjut dia, tanpa bantuan ormas, Satpol PP telah dibantu TNI/Polri dalam menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Contohnya, penataan PKL Tanah Abang dan Waduk Ria Rio.

“Aparat tidak akan mungkin biarkan simbol negara dan pejabat negara disikat orang-orang yang melecehkan konstitusi,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu.

Jelang Pilkada DKI 2012 lalu, Indonesia Budget Center (IBC) menemukan dugaan penyelewengan APBD DKI Jakarta untuk pembiayaan dana kampanye Fauzi Bowo. Dari hasil investigasi dan verifikasi dokumen yang dilakukan IBC pada 16 lembaga penerima hibah dan 45 lembaga penerima bantuan sosial, tercatat ada penggunaan dana sebesar Rp 66 miliar yang tersebar di lima wilayah Jakarta.

Dari jumlah itu, Rp 17,14 miliar di antaranya terindikasi diterima oleh ormas pendukung, penyumbang dana kampanye Fauzi-Nachrowi. [Kompas.com]