Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan ada tiga poin kesepakatan yang terwujud dari pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.
Basuki menegaskan, pertemuan ketiga tokoh ini bukan membawa sebagai perwakilan masing-masing instansi, melainkan sebagai sahabat. Pertemuan di Istana Merdeka itu berlangsung selama 1,5 jam.
Menurut Basuki, selaku kader PDI Perjuangan, Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya hak menyatakan pendapat (HMP) di DPRD DKI Jakarta.
“Kami ngobrol aja bertiga, kan kami itu teman lama, terus ngobrol lama. Jadi yang pertama, Presiden putuskan Fraksi PDI Perjuangan enggak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD yang harus mengayomi anggota lain itu urusan ketua, yang penting PDI Perjuangan tidak?” kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (14/4/2015).
Poin kedua, Jokowi menginginkan Basuki untuk segera mengeksekusi program ketika anggaran telah dicairkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab kegiatan pembangunan DKI sudah tidak berjalan selama empat bulan ini.
Kemudian, Jokowi dengan Basuki dan Prasetio juga membicarakan perihal penggunaan anggaran tahun jamak (multiyears).
Poin ketiga, kata Basuki, Jokowi berharap Pemprov DKI tetap menggunakan e-musrenbang dan e-budgeting dalam penyusunan anggaran.
“Kalau semua sistem penyusunan anggaran itu dilakukan dengan baik, anggaran 2016 akan sempurna. Pak Jokowi ingin jangan ada silpa (sisa lebih penghitungan anggaran) yang besar lagi di DKI. Tiga poin itu saja yang dibahas,” kata Basuki. [Kompas.com]
–
Jokowi Minta Wacana HMP terhadap Ahok Diselesaikan Musyawarah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ke Istana, Jakarta.
Jokowi ingin masalah antara DPRD dan gubernur segera diselesaikan dan wacana Hak Menyatakan Pendapat (HMP) diselesaikan dengan musyawarah.
“Berbicara mengenai masalah-masalah yang ada di Jakarta. Pak gubernur dan pak ketua DPRD sudah banyak bicara,” kata Jokowi di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/4).
Dia mengatakan, dari pertemuan itu didapat tiga kesimpulan. Pertama, seluruh proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 harus segera diselesaikan. “Agar langsung bisa kerja, langsung bisa kirimkan kepada masyarakat program-program yang telah ditentukan,” kata dia lagi.
Kedua, Jokowi meminta semua konflik agar tidak berkepanjangan sekaligus mengharapkan wacana HMP dituntaskan dengan musyawarah. “Meminta agar HMP itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan cara musyawarah yang baik,” kata Presiden.
Ketiga, lanjut Jokowi, APBD tahun 2016 diharapkan kembali menggunakan peraturan daerah (perda). “Supaya kembali lagi ke perda. Yang dari saya itu tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ke pak gubernur dan ketua dewan,” kata Jokowi.
Kisruh DPRD DKI dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama perihal APBD tahun 2015 berujung pada wacana HMP DPRD terhadap gubernur. [Beritasatu.com]
Semoga kesepakatan di eksekusi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan pikiran yang jernih dan tugas pak Pras sebagai ketua untuk meredam “nafsu” dari para anggota DPRD yang mencoba merusak hasil kesepakatan ini. Pak presiden sudah bertitah, harap kedua belah pihak sehati menjalankannya dengan niat yang baik….salam… Go..JB
Wait & See.
Kalau ketua DPRD sudah sampaikan kesepakatan tsb, tetapi ada sebagian anggotanya tdk setuju & tetap jalankan HMP…bakal ketauan siapa aktor utama ini.
Sebaliknya, jika pemprov DKI tdk menjalankan 3 instruksi Presiden tsb dan tetap berselisih dengan DPRD, integritas Gubernur DKI hanya sebatas wacana, NATO dan hanya baik2 tapi di atas kertas aja.
Semoga kedua lembaga yg berseteru ini sadar akan tugas & kewajibannya untuk megabdi masyarakat.