Sistem E-Budgeting DKI Jadi Model Nasional

3
67

Ahok – Sistem e-budgeting untuk penganggaran APBD DKI Jakarta akan dijadikan model nasional. Sehingga kedepan, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) pun akan memakai sistem ini.

“Saya yakin ke depan APBN juga akan e-budgeting. Jakarta menjadi model. Tahun depan kami buat template nya. Kalau sudah ada, yang lainnya akan mengikuti,” ujar Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (3/3).

Basuki mengatakan, tujuan pengunaan sistem ini, agar masyarakat bisa ikut memonitor. Karena sistem ini akan dibuka ke publik sebagai bentuk pengawasan penggunaan anggaran negara.

“Jadi semua masyarakat bisa memonitor uang yang diterima. Pak Jokowi ke depan akan membuat seluruh Indonesia e-budgeting,” katanya.

Pihaknya terus menyempurnakan sistem yang baru resmi diterapkan pada anggaran 2016 ini. Sehingga nantinya sistem anggaran yang digunakan sama. “Seluruh Indonesia bisa sama dan bisa dibandingkan. Ini semua bisa dibuka transparan sebagai open data,” tandasnya. [Beritajakarta]

3 COMMENTS

  1. Mantap….kalau semua provinsi mengikuti sistem e-budgeting, korupsi mudah mudahan bisa ditekan. Indonesia bisa lebih cepat maju, karena dana APBN dan APBD yang digunakan akan di kawal oleh seluruh unsur elemen masyarakat penggunaannya dan peruntukannya.Hendaknya, jangan cuman hasil/angka akhir saja yang di upload pak…tapi juga proses dari awal hendaknya juga dilakukan dengan sempurna (e-musrembang kalau ngak salah ya Pak)….Salam….Go…JB

  2. Tetapi e-government sepertinya hanya ada di Surabaya dan KPK bahkan datang ke SBY untuk belajar penerapan e-government ini baru kemarin di KCM
    http://regional.kompas.com/read/2016/03/02/15395021/Temui.Risma.Pejabat.KPK.Belajar.E-government.
    Jadi apakah mungkin ini tidak dimiliki pemprov DKI atau dalam bentuk yang lain, atau penulis tidak mengerti? Sepertinya tidak mungkin hal relevant urgent seperti ini tidak ada di birokrasi DKIJKT terkini, apalagi kalau PakGub mau membenahi bahkan merevolusi birokrasi pemprov DKI JKT tanpa e-government yang sepertinya (teks) bisa melacak dan mengontrol segalanya. Mohon bertanya para expertise.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here