Ahok.Org – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov DKI Jakarta, akan mendata ulang jabatan ex officio Wakil Gubernur DKI.
Ini dilakukan terkait adanya jabatan ex officio yang berkaitan langsung dengan Umat Islam. Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Zainal Mustafa menjelaskan, semua aturan terkait urusan lembaga-lembaga agama di Jakarta sudah disesuaikan dengan undang-undang yang ada.
Menurutnya, hal-hal yang terkait kemaslahatan Islam, bakal disesuaikan dengan ketentuan yang ada.
“Misalnya, zakat tidak mungkin diketuai oleh Wagub DKI terpilih (Basuki). MUI juga tidak mungkin (diketuai Basuki). Seluruh ketentuan yang terkait ke-Islaman dan diketuai oleh wagub, akan kami inventarisasi dan dipilah lagi,” jelas Zainal di Gedung DPRD DKI, Selasa (9/10/2012).
Zainal menambahkan, pihaknya berjanji akan mencoba merumuskan ex officio dalam satu SK Gubernur DKI.
“Kalau ada yang tertinggal, tolong kami diingatkan,” pintanya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD DKI Endah S Pardjoko menuturkan, pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI terpilih yang berbeda agama, merupakan hasil dari demokrasi Indonesia yang merupakan negara Pancasila.
“Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah hasil pilihan rakyat dalam Pemilukada DKI,” kata Endah.[Tribunnews]
lho aneh, harusnya MUI diketuai oleh MUI sendiri donk masa WaGub? kan ada ketuanya MUI itu sapa seh lupa ane. Lalu soal zakat juga harusnya yg ngurus SekDa lewat wakil agama Islam-nya atau MUI itu sendiri, koq malah jadi urusan Gubernur/Wagub, aneh… katanya bukan negara Islam, koq sampe gub/wagub-nya ikut campur segala sih urusan rohani gini? Kalo gini terus kapan mau maju Jakarta kalo pimpinannya sibuk ngurusin soal agama bukan hal yg lebih penting/urgent.
Btw, rasanya ini ya yg diprotes FPI di tipi itu ya? biasa, ga ada kerjaan, bukannya bantuin rakyat yg kelaperan butuh sangu/makanan atau yg lagi sakit buth bantuan apa saja, atau bantuin rakyat yg mau naek haji ga ada duit, eh malah sibuk berpolitik agama – oh lupa, yg punya orang kaya kelebihan duit.. bergunakah FPI buat negara? “Tentu saja tidak!” “Kan ada Jokowi-Ahok, lebih efektif mengatasi sampah masyarakat spt ini dan mengubahnya jadi berguna bagi warga yg lebih membutuhkan bantuan sosial. Percayalah!”
Berapa banyak kah badan-badan yang berkaitan dengan agama yang menempel ditubuh pemda DKI, dan menggunakan anggaran tidak sedikit….apakah sudah memberi manfaat untuk masyarakat DKI Jakarta….bagaimana pengawasan keuangannya, karena menyentuh yang namanya ulama dan uang…suka-suka orang jadi khilaf dan inspektorat pengawasan malah sering kedodoran dan tidak maksimal pengawasannya, boleh dibilang cuma teori doang kerjaannya…..selamat berjuang buat Jakarta Baru!!!
Dengan hormat,
Saya adalah pengamat pemerintahan 4 jaman
dan khususnya PEMDA DKI yang sedang menghadapi banya hal2 yg Multi Komplex yang mana saya telah banyak belajar dari Singapore,Malaysia,Hongkong,Jepang,USA,England dll negara ingin menyumbangkan pengalaman yang saya dapat dari negara2 tersebut diatas untuk masukan bagi Gubernur dan WAGUB terpilih oleh rakyat.Bidang yg akan saya berikan masukan hal Pendidikan,Kesehatan masyarakat,atasi kemacetan berkala,banjir,ramah lingkungan/polusi,perpajakan,Bina usaha kecil melalui ko[erasi BUMN dan lain2.
Semoga saya bisa diberi nomor telepon Gubernur dan WAGUB mengenai hal tersebut
ke email saya,terima kasih.
Jokowi : 081282239001
Ahok : 081314345915
silahkan disampaikan pak.