Ahok.Org – Aksi bersih-bersih terus dilakukan Wagub DKI Jakarta, Ahok. Setelah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Marunda Kusnindar dicopot, giliran salah satu kepala seksinya terancam digusur. Kenapa? Dicurigai dia jadi calo.
“Kita curiga ada satu kepala seksi main. Dari laporan masyarakat, dia narik Rp 15 juta sampai 25 juta,” kata Ahok usai rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).
Menurut Ahok, 100 unit di Rusun Marunda itu terisi, karena dia dijual. “Dia tidak kasih ketika saya datang. Saya suruh buka, dia nggak mau buka,” jelas Ahok ketika dikonfirmasi isu tentang masih adanya oknum aparat yang menjadi calo Rusun Marunda.
Data yang ada di tangan Ahok, 50 persen rusun itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, tak main-main, Ahok akan melakukan terus upaya pembersihan terhadap aparat nakal. “Kita akan cek teruslah. Kan yang kemarin yang kena Kepala UPT. Kalau kepala yang baru, kalau masih mau dibodoh-bodohin juga nanti kita akan bersihkan,” tegas Ahok.
Tak menutup kemungkinan jabatan yang mengurusi UPT Marunda nanti juga akan dilelang seperti jabatan lurah dan camat.
“Tapi PNS yang bawah-bawah kan baik-baik semua. Ini kan nanti ada lelang jabatan, ini nanti semua orang akan berani melawan. Kalau di atas lurus, bawahnya juga lurus. Apalagi semua orang bisa SMS saya, jadi bisa melaporkan,” kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Kepala UPT Rusun Marunda Kusnindar dicopot pada 30 Januari 2013 lalu karena dinilai menghambat pengisian rusun. Kusnindar diganti dengan Ir Jati Waluyo.
Menurut Ahok, pergantian ini dilakukan menindaklanjuti keluhan dari warga yang berminat menghuni Rusun Marunda. “Ya bagi kami dia terus menghambat. Kita kan ada keluhan ibu-ibu dan ada fakta lapangan,” tutur Ahok.
Menurut Ahok, ada 500 unit yang siap huni dan 1.200 lebih belum siap. Hanya saja, tidak sampai 100 unit saja yang terisi, sudah terjadi ketidakberesan. “Tiba-tiba di lantai 4 tidak ada air. Alasannya pipanya pecah. Terus kenapa tidak diperbaiki? Alasannya mau cari tukang las. Masa peralon mau dilas? Itu kan terlalu banyak cari alasan,” papar Ahok.[Detikcom]
Oknum-oknum yang memperjual belikan rumah susun memang harus dikenakan sangsi tegas karena menyengsarakan rakyat miskin.
Ini terjadi juga di Semarang, orang miskin tidak bisa mendapatkan rumah susun karena dijual belikan sekitar 15.jtan.
udah geser aja, ternyata PNS parasitnya setingkat kepala seksi semua…harus putusin mata rantai mafia nya, jadi PNS yg lempeng lain nya bisa berkiprah buat manfaat rakyat banyak….
Setuju Bpk BTP & Bro hattori.
Jika penghuni rusun masih menyimpan bukti pemalakan yang dilakukan oknum tsb,
Usut segera siapa lagi orang yang menerima uang & calo-calo yang masih bermain. Kalau perlu laporkan ke polisi or KPK, biar pada jera, tidak lagi bermain dengan program pemerintah.
Segera lelang jabatan tsb. Masih banyak PNS yang bermoral & berahlak baik di Jakarta or daerah.
Salam Jakarta Baru
dari tampang kusnindar saja sudah keliatan muka mafia/calo
bah kacau ini…PNS kita yg dilapangan busuk2 semua…tukang palak semua…suram bener. percuma belajar agama juga.ga takut dosa pada nih. lol maju terus pak…sedikit demi sedikit….yang penting masyarakat jangan lupa kalo ada perilaku menyimpang macam korupsi lgsg lapor aja ke pemprov DKI atau k wagub lgsg
seharusnya bukan dipecat saja, melainkan juga dikenakan sanksi, karena menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan sendiri. Pecat dan sanksi … itu wajib
Bpk BTP, saya mau usul kalau dibuat situs resmi pemda DKI untuk memuat berita mengenai pejabat pemda yang dapat promosi dan juga yang dicopot. Di situs itu perlu tertera lengkap foto, nama, nomor pegawai, dan jabatan pegawai yang bersangkutan. Jika diberi promosi, ditulis jelas alasan dan prestasi yang bersangkutan. Jika dicopot (kalau bisa dipecat dan dituntut secara hukum), juga dijelaskan alasan dan kesalahan yang telah dibuat.
Dengan demikian rakyat bisa tahu dan terus ikut memonitor kinerja pegawai pemda DKI.
Usul Pak, untuk menyukseskan program pemindahaan warga yang ada di bantaran kali ataupun waduk2 yang ada nantinya, apakah bisa “informasi” yang dibutuhkan warga didapatkan lebih sederhana (on line antara di kelurahan, pengelola rusun dan staff pemda)Pak…Kelihatannya kok ya ruwet gitu….beberapa yang tadinya minat, malah sekarang jadi mikir2 dan ada yang bilang udah ngak jadi sajalah…ruwet urusnya….
Nanti saya akan kirimkan flowchart sistemnya (versi saya tentunya), tapi mudah2-an bisa membantu warga. Dengan catatan pihak pemda juga mau bantu warga juga ya Pak….thanks. Go. JB