Ahok.Org – Meski mendapat kemudahan plus hadiah perabotan, masih banyak penghuni ilegal lahan waduk Pluit pindah ke Rusun Marunda. Padahal proyek revitalisasi waduk di pesisir utara Jakarta itu harus segera dilaksanakan untuk mengantisipasi serangan banjir dan rob di masa mendatang.
Bagaimana jalan keluarnya?
“Kita sedang siapkan untuk bangun rumah di sana (sekitar waduk) bagi warga yang tidak mau ke Marunda,” jawab Wagub DKI Jakarta Basuki T Purnama, di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/2/2013).
Belum ada keterangan terperinci terkait rencana orang nomor dua di Jakarta ini. Namun, pria yang akrab disapa Ahok ini menyebutkan batas waktu relokasi pemukiman waduk Pluit hingga dua tahun ke depan.
“Kita aturlah (relokasi), satu dua tahun ini, bertahap,” ujar Ahok.
Sementara rencana proyek giant sea wall di lepas pantai Ancol, disebut telah ada sejumlah investor. Namun mantan Bupati Belitung Timur ini enggan menjelaskan investor dari pihak swasta.
“Saya belum tahu, saya belum cek tapi itu ada BUMD. BUMD ada Jatpro, Ancol, dan Pembangunan Jaya,” ujar Ahok.
Lalu pihak swasta yang akan berinvestasi?
“Mau tahu saja,” jawab Ahok sekenanya.
Seperti yang diketahui, pemerintah provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Pembangunan Jaya membangun giant sea wall dan 12 pulau buatan. Selain itu, pemprov DKI juga mengupayakan normalisasi waduk Pluit yang mengalami pendangkalan dan sebagian luas waduk berubah menjadi pemukiman.[Detikcom]
pasca banjir saluran2 harus dibersihkan dari pasir dan lumpur yang menyumbat dong pak, sekarang asal hujan uda tergenang, air sudah tak bisa masuk ke saluran lagi
saran saya pembangunan juga harus di awasi pemda, percuma kalau anggaran tak wajar dipotong tapi pembangunan tak di awasi, nanti kualitas udah buruk, makin buruk lagi. kaya kita lagi bangun rumah pribadi aja pak, harus di tengok tiap minggu
jangan 2 tahun Pak, kelamaan kali. DKI kan anggarannya banyak (apalagi bersih tidak ada mark up anggaran, sementara kontraktor perumahan BUMN ataupun swasta Nasional bukan cuma 1 atau 2 perusahaan..kan buaaanyak banget Pak… Bisa serentak di 5 atau 10 lokasi sekaligus. yang penting perusahaan yang ikut lelang jangan maruk mau ikut semua proyek yang ada..kalau sudah dapat 1 project rusun, “dia” (bukan hanya PT yang sama tapi juga pemilik yang sama) tidak boleh ikut lelang di rusun yang lain…sehingga semua rusun yang direncanakan bisa serentak di bangun oleh kontraktor yang berbeda-beda. Tinggal pemprov tentukan spektek dan time frame serah terima ke pemda berapa lama. Contoh : 1 tower harus selesai di bulan ke 8, tower ke 2 dibulan ke 9, dst…Artinya Kontraktor harus kerjakan serentak atau selang hanya beberapa bulan saja antara tower satu dengan lainnya..Tentu dengan dukungan termain DP dari pemda dan kontraktor juga harus punya “DANA” tentu saja…kalau yang kere malah ngarepin duit DP dari pemda dulu…buang saja Pak atau coret saja… itu pengacau namanya.
Untuk mengeluarkan penghuni waduk :
Tahap 1 : Proses sosialisasi harus itu pak dilakukan…himbauan, kemudahan, PDKT, dst… dst itu Pak Jokowi paling Ok lakukan itu Pak.
Tahap ke 2 : Bicarakan dengan PLN perihal hunian ilegal yang ada “Meteran” PLN nya… itu kerjaan siapa dan minta tanggung jawab PLN dalam hal ini….sekurang2-nya adalah pemberitahuan dari pihak PLN bahwa listrik penghuni ilegal akan ditertibkan
Tahap 3 : pengerukan waduk tetap dijalankan dengan kedalaman seperti yang Bapak bilang 10 meter (selama proses tahap 1 dan tahap 2) TAPI dengan jarak misalnya 3 meter dari titik rumah paling pinggir dengan galian…setelah tahap ini selesai
Tahap 4 : pemberitahuan kepada warga yang masih bermukin disana bahwa mulai terhitung tanggal …jam…proses pengerukan akan mulai masuk ke lokasi mereka dan mereka diminta pindah segera + PLN bisa segera diputus…dan semua akses warga sudah harus ditutup..dengan catatan Rusun nya juga siap nampung ya Pak….
Catatan : tolong proses pemindahaan warga dikelola dengan profesionallah Pak…teman2 di pemprov saya lihat kurang dalam hal ini. Salam…Go JB
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Beginilah salah satu cara sistem yang bobrok dan brengsek ini MEMPOSISIKAN 2 FIGUR YANG DIKENAL CERDAS dan BRILIAN ini benar-benar dibuat hilang kecerdasannya. Sistem yang bobrok dan brengsek sudah mengaburkan semua aspek persoalan hingga tak jelas lagi substansinya : PERISTIWA HUKUM DISULAP MENJADI PERISTIWA SOSIAL-POLITIK. Waduk Pluit yang terletak di wilayah Muara Baru masuk dalam kategori salah satu FASILITAS NEGARA yang amat penting untuk mengendalikan banjir DI IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA namun kemudian DAPAT DIKUASAI DENGAN MUDAH oleh segerombolan orang yang tidak memiliki senjata senapan serbu otomatis M-16 . Coba periksa dan cermati dengan baik : PERISTIWA SEPERTI INI TIDAK BERDIRI SENDIRI dan ADA BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HINGGA PERLU TERJADI PERISTIWA HILANGNYA KECERDASAN 2 FIGUR YANG DIKENAL CERDAS INI. Peristiwa PENGUASAAN OBJEK VITAL NEGARA DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM DAN WIBAWA PEMERINTAH TIDAK MASUK DALAM DOMAIN DELIK ADUAN — jadi, ngapain aja kerja Kepolisian (Polsek Penjaringan, Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, bahkan MABES POLRI) ?!!! Apa pihak Kepolisian merasa perlu MENUNGGU Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Presiden Republik Indonesia MELAPORKAN DULU HAL MENGENAI PENGUASAAN OBJEK VITAL NEGARA ITU kepada pihak Polsek Penjaringan, Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan ke Mabes Polri ?!!! Sekali lagi : PENGUASAAN OBJEK VITAL NEGARA ADALAH MURNI PERISTIWA HUKUM YANG BERSUMBER DARI PERISTIWA SOSIAL-POLITIK TENTANG GAGALNYA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH (DI LUAR JAKARTA) DALAM MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA SEHINGGA RAKYAT MELAKUKAN EKSODUS (sosial, politik, ekonomi) kemudian TERJERUMUS DALAM PERILAKU TINDAK PIDANA MENGUASAI FASILITAS OBJEK VITAL NEGARA di area Waduk Pluit. Dalam peristiwa yang sudah terlanjur terjadi seperti sekarang ini TERGAMBAR DENGAN SANGAT JELAS TENTANG TIDAK BERFUNGSINYA WEWENANG KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM. Silahkan : PIKIR SENDIRI APA YANG HARUS DILAKUKAN DENGAN KONDISI YANG SEPERTI ITU…?
Jokowi-Ahok yang menyiapkan rusun, orang lain yang ambil kesempatan menuai keuntungan yang tidak halal. Pungli lah…pelicin lah.. dll. Orang orang ini sungguh tidak berhati nurani dan tidak punya malu. Se-enak nya aja. Wahai bangsa ku yang berhati nurani…teruskan perjuangan mu untuk kemajuan negara bersama Jokowi dan Ahok… Lawan lah pejabat pejabat yang tidak punya perasaan ini dengan diam diam melaporkannya kepada pejabat yang bisa dipercaya termasuk Jokowi dan Ahok. Maju terus Indonesia…
Pak JB yg terhormat setelah kerjasama dengan Polri,TNI untuk membantu atasi permasalahan DKI,sebaiknya dilanjutkan dengan PLN,Telkom agar semua bangunan yg tdk punya IMB ditertibkan/diputus dengan lebih dulu sosialisasi dan diberi waktu 6 Bln,juga kelurahan,PDAM/air agar tdk diberi pelayanan.