Ahok.Org – Pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki rencana jangka panjang untuk menghapuskan mode transportasi angkutan kota (angkot) di Jakarta. Hal ini antara lain terkait kejahatan di angkot yang berulang kali terjadi di Jakarta, khususnya terhadap kaum perempuan.
Meski begitu, penghapusan angkot itu baru dilakukan jika jumlah bus-bus berukuran sedang layak jalan yang ada di Jakarta telah mencukupi. Pasalnya, jika Angkot dihapuskan saat ini, jumlah bus sedang di Jakarta belum cukup untuk melayani masyarakat pengguna transportasi umum.
“Angkot harus bertahap dihapuskan. Nggak boleh ada angkot di DKI. Namun kalau di-stop sekarang, jumlah bus nggak cukup,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Senin (11/2/2013) di Balai Kota Jakarta.
Basuki mengatakan jika nantinya jumlah bus-bus sedang telah mencukupi, maka supir-supir angkot yang resmi akan direkrut dan diberi gaji tetap untuk mengawaki bus, sehingga tidak ada lagi sistem kejar setoran.
Basuki mengakui, kurangnya sarana transportasi yang memadai menyebabkan masyarakat tetap menggunakan transportasi angkot walaupun tidak nyaman dan tidak aman. Untuk itu, Pemprov DKI akan mengusahakan agar angkutan umum yang melayani masyarakat nantinya minimal dilengkapi fasilitas AC dengan daya jangkauan yang luas.
“Kenapa orang masih naik (angkutan) yang jelek, karena yang bagus nggak lewat (tempat tinggalnya),” ujar Basuki.
Seperti diberitakan, pada Rabu (6/2/2013) sekitar pukul 15.40, seorang mahasiswi Universitas Indonesia Fakultas Keperawatan, Annisa Azward (20) nekat melompat dari angkot U-10 (Muara Angke-Sunter) yang sedang melaju dengan kecepatan 40km/jam di jalan layang Asemka, Tambora.
Annisa melompat karena khawatir akan mengalami tindak kejahatan dari supir angkot yang tidak beroperasi sesuai trayeknya. Akibatnya, Annisa menderita cedera parah di bagian kepala karena menghantam trotoar jalan. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, Annisa meninggal dunia pada Minggu (10/2/2013) pukul 03.00 dini hari.[Kompas]
Jika hal ini terjadi di luar negeri, sang korban akan menuntut habis perusahaan angkot tersebut sampai bangkrut.
Sayang di Indonesia kita hanya menerimanya sebagai NASIB bukan sebagai kesalahan pengemudi.
1 nyawa di Indonesia tidak di hargai untuk merubah sesuatu. Mesti menunggu sampai 100 orang yang menerima kejadian serupa baru pemerintah melirik (dan mengatakan “salah sendiri kenapa lompat”).
dear pak wagub
saya tidak setuju jika angkutan kota di hapuskan, karena apa? karena yang harus dilihat dan perhitungkan adalah pemilik angkutan kota (angkot) adalah para pelaku usaha menengah ke bawah yang modalnya pun terbatas dan mengandalkan kelangsungan hidup dari usaha angkutan yang di jalankan. kasus angkutan kota yang akhir2 ini terekspos dan memprihatinkan akhir – akhir ini merupakna sebuah masalah yang ada sudah dari lama. karena buruk nya sistem managemnt angkutan yang di pahami oleh para pelaku usaha, di samping itu pula tidak ada stndar pelayanan minimum (SPM) yang dimiliki dinas perhubungan selaku regulator yang membuat kebijakan2. yang akhirnya para pemilik angkutan hanya berorentasi pada profit saja. sedangkan para pelayanan dari pada kepuasan pelanggan menjadi terabikan.
maka sudah seharusnya permaslah yang terjadi terhadap angkutan kota yang ada saat ini adalah tanggung jawan bersama baik itu dinas perhubungan selaku regulator yang membuat kebijakan dan penyedia prasarana yang menjadi pelengkap dari pada sarana itu sendiri (angkot). dan pemprov DKI selaku pengawas dari pada kinerja regulator dan operator.
ide pemprov DKI yang dulu pernah tercetus ialah ingin menukarkan 2 buah angkutan kota dgn 1 bus sedang ukuran 3/4 ini mungkin bisa di sosialisakian lagi kepada para pemilik, karena apa? pemilik angkutan kota yang sekarang ada bisa terusa berwirausaha dengan tetep mengoperasikan bus 3/4 sebagai bus federr (pengumpan) baik itu transjakarta, kereta api atau monorail yang sedang di canangkan.
karena dari apa yang saya lihat, pemecahan kemacetan yang ada di jakarta pembangunan transportasi massalnya hanya terfokus pada pusat kota saja / transportasi yang ada di tengah kota. sedangkan angkutan yang membawa orang dari pinggir ke tengah kota tidak pernah di perbaiki dahulu. karena hampir semua pegawai yang ada di jakarta berdomisil dari pinggir kota jakarta. dan menurut saya, alangkah lebih baiknya perbaikan transportasi masssal yang sudah ada atau pun yang sedangkan di canangkan oleh pemrov DKI harus di barengi dengan pembenahan angkutan – angkutan yang ada di pinggiran.
cth kasus :pengahapusan angkutan trayek cawang – bogor yang berkhir pada pemindahan di terminal kp.rambutan.
kebijakan ini sangat bagus, krena mengembalikan angkutan-angkutan untuk kembaliberada ke dalam terminal, tapi dengan adanya kebijakan ini pula membuka celah untuk angkutan hitam bisa membuka rute cawang-bogor.
setidaknya harus ada alternatif pekerjaan untuk sang ex-supir angkot..
angkot ada karena pola tata ruang bangunan (perumahan) kita yang horizontal (lantai rendah), sedangkan angkutan bus lebih efektif jika vertikal. Bila bus ingin dioptimalkan, maka harap perhatikan juga mengenai keberadaan pola tata ruang horizontal..