Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menilai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum mengerti skala prioritas dalam menentukan anggaran. Hal itu terlihat dari penyusunan anggaran untuk 2016.
Menurutya, masih banyak kegiatan yang kurang penting, dibandingkan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Dalam menyusun ini (APBD), kelihatan teman-teman ini nggak ngerti skala prioritas,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/11).
Seharusnya, lanjut Basuki, masing-masing SKPD membuat skala prioritas secara berjenjang. Sehingga jika anggaran tidak mencukupi, maka kegiatan paling akhir yang dibuang.
“Dulu lebih parah. Kalau uangnya nggak cukup, langsung semua SKPD potong 10-20 persen. Pengertian berbasis kinerja bukan potong uang. Tapi disusun skala prioritas dari 1-20-30,” katanya
Dikatakan Basuki, SKPD mulai berubah dalam membuat skala prioritas tersebut. Namun mereka belum mengerti sepenuhnya. Sehingga masih ada saja kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat masih menjadi prioritas.
“Nah mereka mulai ngerti tahap ini. Tapi belum ngerti penuh juga. Misalnya contoh, kalau yang kesehatan seluruhnya prioritas, jadi nggak boleh dibuang. Tapi mereka masih berpikir, semua SKPD musti buang. Berarti itu masih berbasis uang,” ucapnya.
Selain itu, Basuki juga menyoroti mengenai pembelian tanah. Negosiasi kepada pemilik tanah bisa dilakukan sejak awal. Sehingga tidak perlu menunggu pengesahan APBD.
“Yang untuk proses lelang semua harus disimpan di APBD awal. Kalau beli tanah bisa negosiasi dulu saja. Begitu sudah nego, nanti saat dapat duit sisa lelang, nah duitnya bisa diambil,” tandasnya. [Beritajakarta]
Sejumlah SKPD Belum Tahu Skala Prioritas Anggaran
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan masih adanya sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum tahu soal skala prioritas anggaran.
Dikatakan Basuki, salah satu yang menjadi sorotan seperti masih banyaknya kegiatan festival yang diselenggarakan SKPD. Padahal, program peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan di Ibukota membutuhkan anggaran yang cukup besar. Menurutnya, pihak swasta sudah banyak menyelenggarakan kegiatan festival dengan kualitas baik seperti Jakarta Fashion Week dan Food and Fashion Festival. Pemprov DKI hanya perlu mendukung kegiatan tersebut.
“Skala prioritas mereka masih nggak ngerti. Jadi kalau gitu lebih penting mana mengoperasikan puskesmas baru masing-masing Rp 40 miliar atau bikin festival? Mengoperasikan puskesmas dong,” ujar Basuki, Rabu (18/11).
Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan, saat ini, Pemprov DKI tengah fokus meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
“Kami mau naikin RSUD Koja jadi kelas A. Kemudian di bidang pendidikan, UNJ mau buka fakultas kedokteran di Koja,” katanya. [Beritajakarta]
Bisakah dikatakan SKPD ini gaptek atau sengaja, gengsi mengatakan tidak bisa. Tetapi pastinya bisa dibuat program sehingga memang tidak bisa manual lagi tetapi harus e !! Dan yang bersangkutan dari setiap divisi kan ada ahlinya, skpd tidak sendirian, ada staf ahlinya. Baiknya ada transparansi pada birokrasi pemprov dki yang sekarang ini, sehingga masyarakat bisa tahu semua dan menilainya, kalau yang dulu2 itu bagaimana ya. Seperti selalu Gubernur ini bekerja ultra cepat jeli dan tanggap kalau soal ANGKA dan tidak semua SKPD demikian, yang sekarang kan derivate dari yang dulu-dulu.
PakGub selamat masuk sore, tolong sabar PakGub terutama kepada Bu Ratna, kalau tidak memang sudah harus ganti pelatih, bukan. Apa kata Sekda, tangan kanan?